Sering kali manajemen perusahaan tambang menghadapi risiko hukum dan finansial yang sangat berat karena mereka tidak memiliki peta jalan penutupan tambang yang jelas sejak fase awal operasional. Kondisi ini muncul sebab banyak organisasi hanya menganggap penutupan tambang sebagai aktivitas akhir masa kontrak dan selain itu estimasi biaya kewajiban pemulihan lingkungan sering kali tidak akurat harian. Sebagai akibatnya, kemudian, potensi kegagalan reklamasi meningkat secara signifikan dan, oleh karena itu, ketiadaan kemandirian ekonomi masyarakat pascatambang dapat memicu konflik sosial yang merusak reputasi perusahaan. Melalui training ini, peserta mempelajari cara mentransformasi akhir usia tambang menjadi warisan lingkungan dan sosial yang bernilai tinggi. Pertama-tama, mereka mendalami teknik penyusunan dokumen Rencana Pascatambang (RPT) sesuai standar pemerintah dan kemudian menguasai prosedur penghitungan dana jaminan penutupan tambang secara presisi. Selanjutnya, fokus utama adalah penguasaan taktik rehabilitasi ekosistem serta pemberdayaan masyarakat untuk menjamin setiap wilayah bekas tambang memiliki fungsi produktif baru setiap hari.